Permenpan Rb / Peraturan Menpan Rb Nomor 61 Tahun 2018

Permenpan RB / Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil  Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa 1) tingkat kesulitan Soal Seleksi Kompetensi Dasar Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  Tahun  2018 sangat tinggi dibandingkan  dengan  soal  Seleksi  Kompetensi Dasar pada  tahun sebelumnya,  sehingga  menjadikan terbatasnya jumlah kelulusan peserta  Seleksi Penerimaan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  Tahun  2018 dan terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah sehingga  berpotensi  tidak terpenuhinya kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan, dan 2) alokasi penetapan kebutuhan/formasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah  perlu dioptimalkan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pegawai negeri sipil  yang  memadai  dan  tetap mempertimbangkan  kualitas  agar  fungsi  pelayanan pemerintah kepada masyarakat sanggup lebih baik.

Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018, hukum ini sebenarnya dalam rangka memutuskan kriteria Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sanggup melanjutkan ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Dengan kata lain mengatur perihal Kelulusan Seleksi SKD CPNS 2018

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Peserta SKB terdiri atas: a) Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; dan b) Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, namun mempunyai peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Jadi melalui Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 ditegaskan bahwa penetapan kelulusan penerima SKD atau penerima Seleksi CPNS yang sanggup mengikuti seleksi SKB, selain penerima yang telah memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar perjenis tes, juga sanggup memakai sistem perangkingan dengan memakai angka kumulatif hasil SKD. 

Pasal 3 Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Peserta SKD  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a.  Nilai  kumulatif  SKD  formasi  Umum  paling rendah  255 (dua ratus lima puluh lima);

b.  Nilai kumulatif SKD gugusan Umum untuk jabatan Dokter Spesialis  dan Instruktur  Penerbang  paling rendah  255 (dua ratus lima puluh lima);

c.  Nilai kumulatif SKD gugusan Umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);

d.  Nilai  kumulatif  SKD  gugusan Putra/Putri Lulusan  Terbaik (Cumlaude)  dan  Diaspora  paling rendah  255  (dua  ratus lima puluh lima);

e.  Nilai kumulatif SKD gugusan Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);

f.  Nilai kumulatif SKD gugusan Putra/Putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);

g.  Nilai  kumulatif  SKD  gugusan Tenaga  Guru  dan  Tenaga Medis/Paramedis  dari  Eks  Tenaga  Honorer  Kategori-II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).

Pasal 4 Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 diberlakukan, apabila:

a.  tidak  ada  peserta  SKD  yang  memenuhi  nilai  ambang  batas berdasarkan Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 37 Tahun  2018 tentang  Nilai  Ambang  Batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan; atau

b.  belum  tercukupinya  jumlah  peserta  SKD  yang  memenuhi nilai  ambang  batas  berdasarkan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor 37 Tahun  2018  tentang  Nilai  Ambang Batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar  Pengadaan  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  Tahun  2018,  untuk  memenuhi jumlah  alokasi  kebutuhan/formasi  yang  telah ditetapkan.

Pasal 5 Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 menyatakan bahwa Peserta  yang  mengikuti  Seleksi  Kompetensi  Bidang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 abjad b  dan  Pasal  4 abjad a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.  penerima yang memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  3  dan  berperingkat  terbaik  sesuai  dengan  jenis formasi  jabatan  diikutsertakan  sejumlah  paling  banyak  3 (tiga) kali jumlah alokasi formasi;

b.  apabila  terdapat  peserta  yang  mempunyai  nilai kumulatif SKD  sama,  penentuan  didasarkan  secara  berurutan  mulai dari  nilai Tes  Karakteristik  Pribadi  (TKP),  Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan

c.  apabila  terdapat  peserta  yang  mempunyai  nilai  TKP,  TIU, dan TWK sama, serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali alokasi  formasi,  keseluruhan  peserta  dengan  nilai  sama tersebut diikutsertakan. 

Pasal 6 Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

1)  Peserta  yang  mengikuti  Seleksi  Kompetensi  Bidang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 huruf  b dan  Pasal  4 abjad b berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. peserta  yang  telah  memenuhi  nilai  ambang  batas berdasarkan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 37 Tahun  2018 tentang  Nilai  Ambang  Batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar, diikutsertakan sebagai penerima SKB kelompok pertama;

b. apabila jumlah penerima SKB pada kelompok pertama masih berada  dibawah  jumlah  alokasi  formasi,  dibuat  penerima SKB  kelompok  kedua  yang  berasal  dari  peserta  lain  yang memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 3 dan berperingkat terbaik; 

c. jumlah penerima SKB pada kelompok kedua paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi gugusan dengan jumlah penerima pada kelompok pertama;

d. apabila terdapat penerima pada kelompok kedua mempunyai nilai kumulatif  SKD  sama,  penentuan  didasarkan  secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK; dan

e. apabila terdapat penerima pada kelompok kedua  mempunyai nilai  TKP,  TIU,  dan  TWK  sama  serta  berada  pada  batas jumlah  3  (tiga)  kali  dari  selisih  antara  jumlah  alokasi formasi  dengan  jumlah  peserta  pada  kelompok  pertama, keseluruhan  peserta  dengan  nilai  sama  tersebut diikutsertakan.

(2)  Peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya masing-masing.

(3)  Peserta  SKB  pada  kelompok  kedua  berkompetisi  untuk mengisi  formasi  sebanyak  selisih  antara  jumlah  alokasi gugusan dengan jumlah penerima pada kelompok pertama.

Pasal 7 Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 menegaskan tentang Tata  cara  pengisian  formasi  yang  belum  terpenuhi  sesudah integrasi nilai SKD dan SKB

(1)  Tata  cara  pengisian  formasi  yang  belum  terpenuhi  sesudah integrasi nilai SKD dan SKB sebagai berikut: 

a.  dalam  hal  kebutuhan  formasi  umum  belum  terpenuhi, dapat  diisi  dari  peserta  yang  mendaftar  pada  gugusan khusus  pada  jabatan  dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi  yang sama serta memenuhi nilai ambang batas gugusan Umum sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  37 Tahun  2018  tentang  Nilai  Ambang  Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik;

b.  dalam hal kebutuhan gugusan umum pada abjad a masih belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada  gugusan khusus  pada  jabatan  dan  kualifikasi pendidikan  yang  bersesuaian di  unit  penempatan/lokasi formasi  yang  sama,  serta  memenuhi nilai kumulatif  SKD formasi  Umum  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  3 abjad a dan berperingkat terbaik;

c.  dalam  hal  kebutuhan  formasi  khusus  belum  terpenuhi, dapat  diisi dari  peserta  yang  mendaftar  pada  gugusan umum  dan  gugusan khusus  lainnya  pada  jabatan  dan kualifikasi  pendidikan  yang bersesuaian  di  unit penempatan/lokasi  formasi  yang  sama  serta memenuhi nilai  ambang  batas  formasi  Umum  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  37  Tahun  2018 tentang  Nilai  Ambang Batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar dan berperingkat terbaik;

d.  dalam hal kebutuhan gugusan khusus pada abjad c belum terpenuhi, dapat  diisi  dari  peserta  yang  mendaftar  pada gugusan umum dan gugusan khusus lainnya pada jabatan dan  kualifikasi  pendidikan yang bersesuaian  di  unit penempatan/lokasi  formasi  yang  sama  serta memenuhi nilai  kumulatif  SKD  formasi  Umum  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3  huruf  a  dan  berperingkat terbaik;

e.  khusus  instansi  daerah,  dalam  hal  masih  terdapat formasi  yang belum  terpenuhi,  dapat  diisi  dari  penerima yang  mendaftar  pada formasi  lainnya  yang  jabatan  dan kualifikasi  pendidikan bersesuaian  dari  unit penempatan/lokasi gugusan yang berbeda serta memenuhi nilai  ambang  batas  formasi  Umum  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  37  Tahun  2018 tentang  Nilai  Ambang Batas  Seleksi  Kompetensi  Dasar dan berperingkat terbaik; dan

f.  khusus  instansi  daerah,  dalam  hal  masih  terdapat formasi  yang  belum  terpenuhi  sebagaimana  diatur  pada huruf  e,  dapat  diisi  dari  peserta  yang  mendaftar  pada formasi  lainnya  yang  jabatan  dan  kualifikasi  pendidikan bersesuaian  dari  unit  penempatan/lokasi  formasi  yang berbeda  serta  memenuhi  nilai  kumulatif  SKD  gugusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 abjad a dan berperingkat terbaik.

(2) Khusus untuk Formasi Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan  tata  cara  pengisian  formasi  yang  belum terpenuhi. 

Selengkapnya silahkan download Salinan Permenpan RB / Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil  Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Link Download Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 (DISINI)

Penjelasan BKN perihal Permenpan No 61 Tahun 2018 (Peraturan Menteri PAN RB Nomor 61 Tahun 2018)

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 61 Tahun 2018 tentang  Optimalisasi  Pemenuhan  Kebutuhan/Formasi  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Seleksi  CPNS  Tahun  2018 sebagai  bab treatment memenuhi  kebutuhan  pemenuhan gugusan CPNS. Dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 61 Tahun  2018  tersebut  rata-rata  tingkat  kelulusan  peserta  SKD  kementerian/lembaga Pemerintah Pusat diproyeksikan sanggup mencapai angka 73,8%, Wilayah Barat 66,6%, Wilayah Tengah 54,9% dan Wilayah Timur 44,2%.

Dalam Permenpan Nomor 61 Tahun 2018  itu ditegaskan, penerima seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang mengikuti Seleksi kompetensi Dasar (SKD) sanggup melanjutkan ke tahapan Seleksi  Kompetensi  Bidang  (SKB).  Peserta  SKB  sebagaimana  dimaksud,  menurut  Peraturan Menteri PANRB ini, terdiri atas: a. Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas; dan b. Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas, namun mempunyai peringkat terbaik dari angka  kumulatif  SKD  diatur  berdasarkan  Peraturan  Menteri  ini.

Berikut  contah  kasus  yang  mungkin  terjadi di  lapangan sekadar  untuk  lebih  memahami bekerjanya Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun 2018.

·          Kasus 1

Ø  Formasi: 1

Ø  Lolos PG Awal: 1

Ø  Yg ikut SKB: 1

Ø  Kasus 2

Ø  Formasi: 1

Ø  Lolos PG awal: 0

Ø  Yang ikut SKB: 3 (ranking 1-3)

·          Kasus 3

Ø  Formasi: 2

Ø  Lolos PG: 2

Ø  Yang ikut SKB: 2 (keduanya yg lolos PG awal)

·          Kasus 4 

Ø  Formasi: 2

Ø  Lolos PG awal: 1

Ø  Yang ikut SKB: 4, terdiri dari

- 1 yang lolos PG awal untuk mengisi gugusan #1

- 3 (yang tidak lolos PG awal, ranking 3 terbaik) untuk memperebutkan gugusan #2

·          Kasus 5

Ø  Formasi: 1

Ø  Lolos PG Awal: 7

Ø  Yang ikut SKB: 3 (yang lolos PG Awal dan ranking 3 terbaik)

Peserta yang tidak lolos PG awal, sanggup mengikuti SKB kalau dan hanya jika:

a. ada gugusan yang kosong (tidak terisi oleh mereka yang lolos PG awal)

b. menduduki ranking 3 terbaik, untuk setiap gugusan yang kosong. Misal:

- gugusan yang kosong 1, ranking 1-3 yang ikut SKB

- gugusan yang kosong 2, ranking 1-6 yang ikut SB

c. Memenuhi passing grade:

- 255 untuk gugusan umum, gugusan khusus cumlaude dan gugusan khusus diaspora,

-  220  untuk  formasi  khusus:  putra/putri  Papua/Papua  Barat,  disabilitas,  dan  Eks  THK2 guru/tenaga medis/paramedis

Bila  ada  nilai  total  peserta  SKD  sama,  dilihat  nilai  per  komponen  dengan  urutan:  Tes Karakteristik  Pribadi  (TKP),  Tes  Intelegensia  Umum  (TIU),  dan  Tes  Wawasan  Kebangsaan (TWK). Bila nilai tetap sama, semua penerima dalam ranking tersebut diikutsertakan SKB.

Demikian warta perihal Permenpan RB / Peraturan Menpan RB Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil  Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Semoga bermanfaat, terima kasih.

= Baca Juga =

Ini Solusi Jikalau Ditemukan Nisn Ganda Dan Ketidaksesuaian Nisn Pada Ijazah Dengan Nisn Pada Laman Http://Nisn.Data.Kemdikbud.Go.Id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memastikan pemerintah akan menunda pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum terhadap 32 kementerian/lembaga hingga tahun 2017.

Kepastian Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) tahun 2016 ini tertuang dalam Surat Menpan-RB Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang ditandatanganai Menpan-RB tanggal 8 November 2016.

Keputusan penundaan ini juga diambil sesudah melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden. Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)  tersebut berlaku pada 32 kementerian/lembaga, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kemenristek Dikti, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemnterian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, LIPI, LAPAN, LAN, BMKG, BPPT, BIN, BPK, BNPT, BNN, Badan POM, BPKP, BATAN, dan BAPETEN.

Sebelumnya, pemerintah menjadwalkan proses penerimaan CPNS instansi sentra mulai dari pengumuman hingga registrasi dilakukan pada 1-19 Oktober 2016.

Berdasarkan aba-aba Presiden dalam Rapat kabinet terbatas pada 24 Oktober 2016 dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait, tanggal 7 November yang dipimpin Menpan-RB memutuskan dilakukannya penundaan.

Sebanyak 32 instansi tersebut bergotong-royong telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS. Namun, dengan adanya surat Menpan-RB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum belum sanggup dilakukan pada tahun ini.

"Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melaksanakan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai semoga tetap bisa mendukung optimalisasi capaian kinerja," kata Asman dikutip dari surat keputusan penundaan tersebut yang juga ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Kepala BPKP

Selengkapnya ini beliau Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)

SURAT RESMI MENPAN NO B/3656/M.PAN-RB/11/2016 TENTANG PENUNDAAN PENGADAAN PENERIMAAN CPNS

Silahkan Download Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) dengan cara klik save image as.

Terkait Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari pelamar umum tahun 2016 yang tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Paulus Dwi Laksono mengarahkan semoga instansi pemerintah yang seruan formasinya tidak terpenuhi melaksanakan penataan pegawai. Pernyataan tersebut disampaikan Paulus dalam wawancara dengan pers, Kamis (10/11/2016) di ruang kerjanya.

Paulus menyampaikan konsep penataan yang dimaksud mencakup penataan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, penaatan sanggup dilakukan melalui redistribusi PNS, penarikan pegawai yang berstatus dipekerjakan dan diperbantukan dan pengoptimalan kinerja pegawai. Sementara penataan dalam sisi kualitas mencakup peningkatan kompetensi pegawai untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi dan hasil kerja yang ditargetkan. Paulus menyampaikan penataan perlu dilakukan alasannya memang penundaan menjadikan kebutuhan akan pegawai tidak terpenuhi.  “Jadi kalau dikatakan kurang, ya memang instansi pemerintahan ini kekurangan pegawai. Dan secara keseluruhan nasional PNS di Indonesia ini memang kurang, tidak hanya kurang secara kualitas namun juga secara kuantitas. Apalagi ada sejumlah kawasan gres hasil pemekaran di mana mereka belum punya pegawai. Dan untuk memutar organisasi, instansi pemerintah perlu pegawai sehingga salah satu pilihan yang mungkin diambil yakni mengangkat tenaga tidak tetap atau tenaga honorer. Tetapi semenjak adanya PP nomor 48 tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer tidak lagi diperkenankan. Nah, solusi atas belum bisa dipenuhinya seruan pengadaan pegawai ini, bisa dilakukan dengan penataan salah satunya melalui redistribusi pegawai,” terang Paulus.

Terkait redistribusi pegawai Paulus menjelaskan konsep tersebut diterapkan dengan melibatkan 2 instansi dengan kondisi pada satu instansi terdapat kelebihan pegawai dan ada instansi lain yang kekurangan pegawai. Berdasarkan PP nomer 9 tahun 2003, pemindahan antar instansi bisa dilakukan jikalau ada “lolos butuh”. Dalam arti ada instansi A yang mau melepaskan pegawainya dan dan ada instansi B yang memang membutuhkan pegawai sehingga siap mendapatkan pegawai dari instansi A”.

Terkait penataan pegawai, Paulus bertutur pihaknya akan terus melaksanakan evaluasi. “Kami akan memantau terus. Dan jikalau penataan ini belum dilakukan secara maksimal, pengajuan gugusan tidak bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Istilahnya tata dulu pegawai di instansi masing-masing, gres olok-olokan gugusan gres pengadaan pegawai baru”. 

= Baca Juga =

Lomba Guru Menulis Anti Korupsi Teacher Supercamp 2016 Untuk Guru Tk/Paud Sd/Mi Smp/Mts Sma/Smk/Ma

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memastikan pemerintah akan menunda pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum terhadap 32 kementerian/lembaga hingga tahun 2017.

Kepastian Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) tahun 2016 ini tertuang dalam Surat Menpan-RB Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang ditandatanganai Menpan-RB tanggal 8 November 2016.

Keputusan penundaan ini juga diambil sesudah melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden. Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)  tersebut berlaku pada 32 kementerian/lembaga, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kemenristek Dikti, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemnterian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, LIPI, LAPAN, LAN, BMKG, BPPT, BIN, BPK, BNPT, BNN, Badan POM, BPKP, BATAN, dan BAPETEN.

Sebelumnya, pemerintah menjadwalkan proses penerimaan CPNS instansi sentra mulai dari pengumuman hingga registrasi dilakukan pada 1-19 Oktober 2016.

Berdasarkan aba-aba Presiden dalam Rapat kabinet terbatas pada 24 Oktober 2016 dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait, tanggal 7 November yang dipimpin Menpan-RB memutuskan dilakukannya penundaan.

Sebanyak 32 instansi tersebut bergotong-royong telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS. Namun, dengan adanya surat Menpan-RB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum belum sanggup dilakukan pada tahun ini.

"Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melaksanakan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai semoga tetap bisa mendukung optimalisasi capaian kinerja," kata Asman dikutip dari surat keputusan penundaan tersebut yang juga ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Kepala BPKP

Selengkapnya ini beliau Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)

SURAT RESMI MENPAN NO B/3656/M.PAN-RB/11/2016 TENTANG PENUNDAAN PENGADAAN PENERIMAAN CPNS

Silahkan Download Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) dengan cara klik save image as.

Terkait Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari pelamar umum tahun 2016 yang tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Paulus Dwi Laksono mengarahkan semoga instansi pemerintah yang seruan formasinya tidak terpenuhi melaksanakan penataan pegawai. Pernyataan tersebut disampaikan Paulus dalam wawancara dengan pers, Kamis (10/11/2016) di ruang kerjanya.

Paulus menyampaikan konsep penataan yang dimaksud mencakup penataan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, penaatan sanggup dilakukan melalui redistribusi PNS, penarikan pegawai yang berstatus dipekerjakan dan diperbantukan dan pengoptimalan kinerja pegawai. Sementara penataan dalam sisi kualitas mencakup peningkatan kompetensi pegawai untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi dan hasil kerja yang ditargetkan. Paulus menyampaikan penataan perlu dilakukan alasannya memang penundaan menjadikan kebutuhan akan pegawai tidak terpenuhi.  “Jadi kalau dikatakan kurang, ya memang instansi pemerintahan ini kekurangan pegawai. Dan secara keseluruhan nasional PNS di Indonesia ini memang kurang, tidak hanya kurang secara kualitas namun juga secara kuantitas. Apalagi ada sejumlah kawasan gres hasil pemekaran di mana mereka belum punya pegawai. Dan untuk memutar organisasi, instansi pemerintah perlu pegawai sehingga salah satu pilihan yang mungkin diambil yakni mengangkat tenaga tidak tetap atau tenaga honorer. Tetapi semenjak adanya PP nomor 48 tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer tidak lagi diperkenankan. Nah, solusi atas belum bisa dipenuhinya seruan pengadaan pegawai ini, bisa dilakukan dengan penataan salah satunya melalui redistribusi pegawai,” terang Paulus.

Terkait redistribusi pegawai Paulus menjelaskan konsep tersebut diterapkan dengan melibatkan 2 instansi dengan kondisi pada satu instansi terdapat kelebihan pegawai dan ada instansi lain yang kekurangan pegawai. Berdasarkan PP nomer 9 tahun 2003, pemindahan antar instansi bisa dilakukan jikalau ada “lolos butuh”. Dalam arti ada instansi A yang mau melepaskan pegawainya dan dan ada instansi B yang memang membutuhkan pegawai sehingga siap mendapatkan pegawai dari instansi A”.

Terkait penataan pegawai, Paulus bertutur pihaknya akan terus melaksanakan evaluasi. “Kami akan memantau terus. Dan jikalau penataan ini belum dilakukan secara maksimal, pengajuan gugusan tidak bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Istilahnya tata dulu pegawai di instansi masing-masing, gres olok-olokan gugusan gres pengadaan pegawai baru”. 

= Baca Juga =

Daftar Sekolah Se Indonesia Yang Belum Mengupdate Dapodik Semester 1 Tahun 2016/2017

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memastikan pemerintah akan menunda pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum terhadap 32 kementerian/lembaga hingga tahun 2017.

Kepastian Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) tahun 2016 ini tertuang dalam Surat Menpan-RB Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang ditandatanganai Menpan-RB tanggal 8 November 2016.

Keputusan penundaan ini juga diambil sesudah melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden. Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)  tersebut berlaku pada 32 kementerian/lembaga, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kemenristek Dikti, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemnterian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, LIPI, LAPAN, LAN, BMKG, BPPT, BIN, BPK, BNPT, BNN, Badan POM, BPKP, BATAN, dan BAPETEN.

Sebelumnya, pemerintah menjadwalkan proses penerimaan CPNS instansi sentra mulai dari pengumuman hingga registrasi dilakukan pada 1-19 Oktober 2016.

Berdasarkan aba-aba Presiden dalam Rapat kabinet terbatas pada 24 Oktober 2016 dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait, tanggal 7 November yang dipimpin Menpan-RB memutuskan dilakukannya penundaan.

Sebanyak 32 instansi tersebut bergotong-royong telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS. Namun, dengan adanya surat Menpan-RB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum belum sanggup dilakukan pada tahun ini.

"Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melaksanakan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai semoga tetap bisa mendukung optimalisasi capaian kinerja," kata Asman dikutip dari surat keputusan penundaan tersebut yang juga ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Kepala BPKP

Selengkapnya ini beliau Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)

SURAT RESMI MENPAN NO B/3656/M.PAN-RB/11/2016 TENTANG PENUNDAAN PENGADAAN PENERIMAAN CPNS

Silahkan Download Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) dengan cara klik save image as.

Terkait Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari pelamar umum tahun 2016 yang tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Paulus Dwi Laksono mengarahkan semoga instansi pemerintah yang seruan formasinya tidak terpenuhi melaksanakan penataan pegawai. Pernyataan tersebut disampaikan Paulus dalam wawancara dengan pers, Kamis (10/11/2016) di ruang kerjanya.

Paulus menyampaikan konsep penataan yang dimaksud mencakup penataan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, penaatan sanggup dilakukan melalui redistribusi PNS, penarikan pegawai yang berstatus dipekerjakan dan diperbantukan dan pengoptimalan kinerja pegawai. Sementara penataan dalam sisi kualitas mencakup peningkatan kompetensi pegawai untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi dan hasil kerja yang ditargetkan. Paulus menyampaikan penataan perlu dilakukan alasannya memang penundaan menjadikan kebutuhan akan pegawai tidak terpenuhi.  “Jadi kalau dikatakan kurang, ya memang instansi pemerintahan ini kekurangan pegawai. Dan secara keseluruhan nasional PNS di Indonesia ini memang kurang, tidak hanya kurang secara kualitas namun juga secara kuantitas. Apalagi ada sejumlah kawasan gres hasil pemekaran di mana mereka belum punya pegawai. Dan untuk memutar organisasi, instansi pemerintah perlu pegawai sehingga salah satu pilihan yang mungkin diambil yakni mengangkat tenaga tidak tetap atau tenaga honorer. Tetapi semenjak adanya PP nomor 48 tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer tidak lagi diperkenankan. Nah, solusi atas belum bisa dipenuhinya seruan pengadaan pegawai ini, bisa dilakukan dengan penataan salah satunya melalui redistribusi pegawai,” terang Paulus.

Terkait redistribusi pegawai Paulus menjelaskan konsep tersebut diterapkan dengan melibatkan 2 instansi dengan kondisi pada satu instansi terdapat kelebihan pegawai dan ada instansi lain yang kekurangan pegawai. Berdasarkan PP nomer 9 tahun 2003, pemindahan antar instansi bisa dilakukan jikalau ada “lolos butuh”. Dalam arti ada instansi A yang mau melepaskan pegawainya dan dan ada instansi B yang memang membutuhkan pegawai sehingga siap mendapatkan pegawai dari instansi A”.

Terkait penataan pegawai, Paulus bertutur pihaknya akan terus melaksanakan evaluasi. “Kami akan memantau terus. Dan jikalau penataan ini belum dilakukan secara maksimal, pengajuan gugusan tidak bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Istilahnya tata dulu pegawai di instansi masing-masing, gres olok-olokan gugusan gres pengadaan pegawai baru”. 

= Baca Juga =

Jadwal Acara Guru Pembelajar Moda Dalam Jejaring (Daring) Kombinasi Bidang Pjok Sd, Smp, Sma, Smk Dan Bk Smp, Sma, Smk Yang Dibawah Koordinasi Pppptk Penjas Dan Bk

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memastikan pemerintah akan menunda pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum terhadap 32 kementerian/lembaga hingga tahun 2017.

Kepastian Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) tahun 2016 ini tertuang dalam Surat Menpan-RB Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang ditandatanganai Menpan-RB tanggal 8 November 2016.

Keputusan penundaan ini juga diambil sesudah melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden. Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)  tersebut berlaku pada 32 kementerian/lembaga, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kemenristek Dikti, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemnterian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, LIPI, LAPAN, LAN, BMKG, BPPT, BIN, BPK, BNPT, BNN, Badan POM, BPKP, BATAN, dan BAPETEN.

Sebelumnya, pemerintah menjadwalkan proses penerimaan CPNS instansi sentra mulai dari pengumuman hingga registrasi dilakukan pada 1-19 Oktober 2016.

Berdasarkan aba-aba Presiden dalam Rapat kabinet terbatas pada 24 Oktober 2016 dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait, tanggal 7 November yang dipimpin Menpan-RB memutuskan dilakukannya penundaan.

Sebanyak 32 instansi tersebut bergotong-royong telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS. Namun, dengan adanya surat Menpan-RB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum belum sanggup dilakukan pada tahun ini.

"Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melaksanakan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai semoga tetap bisa mendukung optimalisasi capaian kinerja," kata Asman dikutip dari surat keputusan penundaan tersebut yang juga ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Kepala BPKP

Selengkapnya ini beliau Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)

SURAT RESMI MENPAN NO B/3656/M.PAN-RB/11/2016 TENTANG PENUNDAAN PENGADAAN PENERIMAAN CPNS

Silahkan Download Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) dengan cara klik save image as.

Terkait Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari pelamar umum tahun 2016 yang tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Paulus Dwi Laksono mengarahkan semoga instansi pemerintah yang seruan formasinya tidak terpenuhi melaksanakan penataan pegawai. Pernyataan tersebut disampaikan Paulus dalam wawancara dengan pers, Kamis (10/11/2016) di ruang kerjanya.

Paulus menyampaikan konsep penataan yang dimaksud mencakup penataan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, penaatan sanggup dilakukan melalui redistribusi PNS, penarikan pegawai yang berstatus dipekerjakan dan diperbantukan dan pengoptimalan kinerja pegawai. Sementara penataan dalam sisi kualitas mencakup peningkatan kompetensi pegawai untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi dan hasil kerja yang ditargetkan. Paulus menyampaikan penataan perlu dilakukan alasannya memang penundaan menjadikan kebutuhan akan pegawai tidak terpenuhi.  “Jadi kalau dikatakan kurang, ya memang instansi pemerintahan ini kekurangan pegawai. Dan secara keseluruhan nasional PNS di Indonesia ini memang kurang, tidak hanya kurang secara kualitas namun juga secara kuantitas. Apalagi ada sejumlah kawasan gres hasil pemekaran di mana mereka belum punya pegawai. Dan untuk memutar organisasi, instansi pemerintah perlu pegawai sehingga salah satu pilihan yang mungkin diambil yakni mengangkat tenaga tidak tetap atau tenaga honorer. Tetapi semenjak adanya PP nomor 48 tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer tidak lagi diperkenankan. Nah, solusi atas belum bisa dipenuhinya seruan pengadaan pegawai ini, bisa dilakukan dengan penataan salah satunya melalui redistribusi pegawai,” terang Paulus.

Terkait redistribusi pegawai Paulus menjelaskan konsep tersebut diterapkan dengan melibatkan 2 instansi dengan kondisi pada satu instansi terdapat kelebihan pegawai dan ada instansi lain yang kekurangan pegawai. Berdasarkan PP nomer 9 tahun 2003, pemindahan antar instansi bisa dilakukan jikalau ada “lolos butuh”. Dalam arti ada instansi A yang mau melepaskan pegawainya dan dan ada instansi B yang memang membutuhkan pegawai sehingga siap mendapatkan pegawai dari instansi A”.

Terkait penataan pegawai, Paulus bertutur pihaknya akan terus melaksanakan evaluasi. “Kami akan memantau terus. Dan jikalau penataan ini belum dilakukan secara maksimal, pengajuan gugusan tidak bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Istilahnya tata dulu pegawai di instansi masing-masing, gres olok-olokan gugusan gres pengadaan pegawai baru”. 

= Baca Juga =

Calon Penerima Sertifikasi Guru 2016 Sudah Mulai Sanggup Dicek Di Sergur.Kemdiknas.Go.Id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memastikan pemerintah akan menunda pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum terhadap 32 kementerian/lembaga hingga tahun 2017.

Kepastian Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) tahun 2016 ini tertuang dalam Surat Menpan-RB Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang ditandatanganai Menpan-RB tanggal 8 November 2016.

Keputusan penundaan ini juga diambil sesudah melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden. Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)  tersebut berlaku pada 32 kementerian/lembaga, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kemenristek Dikti, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemnterian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, LIPI, LAPAN, LAN, BMKG, BPPT, BIN, BPK, BNPT, BNN, Badan POM, BPKP, BATAN, dan BAPETEN.

Sebelumnya, pemerintah menjadwalkan proses penerimaan CPNS instansi sentra mulai dari pengumuman hingga registrasi dilakukan pada 1-19 Oktober 2016.

Berdasarkan aba-aba Presiden dalam Rapat kabinet terbatas pada 24 Oktober 2016 dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait, tanggal 7 November yang dipimpin Menpan-RB memutuskan dilakukannya penundaan.

Sebanyak 32 instansi tersebut bergotong-royong telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS. Namun, dengan adanya surat Menpan-RB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum belum sanggup dilakukan pada tahun ini.

"Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melaksanakan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai semoga tetap bisa mendukung optimalisasi capaian kinerja," kata Asman dikutip dari surat keputusan penundaan tersebut yang juga ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Kepala BPKP

Selengkapnya ini beliau Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)

SURAT RESMI MENPAN NO B/3656/M.PAN-RB/11/2016 TENTANG PENUNDAAN PENGADAAN PENERIMAAN CPNS

Silahkan Download Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) dengan cara klik save image as.

Terkait Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari pelamar umum tahun 2016 yang tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Paulus Dwi Laksono mengarahkan semoga instansi pemerintah yang seruan formasinya tidak terpenuhi melaksanakan penataan pegawai. Pernyataan tersebut disampaikan Paulus dalam wawancara dengan pers, Kamis (10/11/2016) di ruang kerjanya.

Paulus menyampaikan konsep penataan yang dimaksud mencakup penataan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, penaatan sanggup dilakukan melalui redistribusi PNS, penarikan pegawai yang berstatus dipekerjakan dan diperbantukan dan pengoptimalan kinerja pegawai. Sementara penataan dalam sisi kualitas mencakup peningkatan kompetensi pegawai untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi dan hasil kerja yang ditargetkan. Paulus menyampaikan penataan perlu dilakukan alasannya memang penundaan menjadikan kebutuhan akan pegawai tidak terpenuhi.  “Jadi kalau dikatakan kurang, ya memang instansi pemerintahan ini kekurangan pegawai. Dan secara keseluruhan nasional PNS di Indonesia ini memang kurang, tidak hanya kurang secara kualitas namun juga secara kuantitas. Apalagi ada sejumlah kawasan gres hasil pemekaran di mana mereka belum punya pegawai. Dan untuk memutar organisasi, instansi pemerintah perlu pegawai sehingga salah satu pilihan yang mungkin diambil yakni mengangkat tenaga tidak tetap atau tenaga honorer. Tetapi semenjak adanya PP nomor 48 tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer tidak lagi diperkenankan. Nah, solusi atas belum bisa dipenuhinya seruan pengadaan pegawai ini, bisa dilakukan dengan penataan salah satunya melalui redistribusi pegawai,” terang Paulus.

Terkait redistribusi pegawai Paulus menjelaskan konsep tersebut diterapkan dengan melibatkan 2 instansi dengan kondisi pada satu instansi terdapat kelebihan pegawai dan ada instansi lain yang kekurangan pegawai. Berdasarkan PP nomer 9 tahun 2003, pemindahan antar instansi bisa dilakukan jikalau ada “lolos butuh”. Dalam arti ada instansi A yang mau melepaskan pegawainya dan dan ada instansi B yang memang membutuhkan pegawai sehingga siap mendapatkan pegawai dari instansi A”.

Terkait penataan pegawai, Paulus bertutur pihaknya akan terus melaksanakan evaluasi. “Kami akan memantau terus. Dan jikalau penataan ini belum dilakukan secara maksimal, pengajuan gugusan tidak bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Istilahnya tata dulu pegawai di instansi masing-masing, gres olok-olokan gugusan gres pengadaan pegawai baru”. 

= Baca Juga =

Aplikasi Skp Guru Dan Evaluasi Prestasi Kerja Guru Terbaru

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memastikan pemerintah akan menunda pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum terhadap 32 kementerian/lembaga hingga tahun 2017.

Kepastian Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) tahun 2016 ini tertuang dalam Surat Menpan-RB Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang ditandatanganai Menpan-RB tanggal 8 November 2016.

Keputusan penundaan ini juga diambil sesudah melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden. Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)  tersebut berlaku pada 32 kementerian/lembaga, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kemenristek Dikti, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LH dan Kehutanan, Kemnterian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, LIPI, LAPAN, LAN, BMKG, BPPT, BIN, BPK, BNPT, BNN, Badan POM, BPKP, BATAN, dan BAPETEN.

Sebelumnya, pemerintah menjadwalkan proses penerimaan CPNS instansi sentra mulai dari pengumuman hingga registrasi dilakukan pada 1-19 Oktober 2016.

Berdasarkan aba-aba Presiden dalam Rapat kabinet terbatas pada 24 Oktober 2016 dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait, tanggal 7 November yang dipimpin Menpan-RB memutuskan dilakukannya penundaan.

Sebanyak 32 instansi tersebut bergotong-royong telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS. Namun, dengan adanya surat Menpan-RB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum belum sanggup dilakukan pada tahun ini.

"Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melaksanakan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai semoga tetap bisa mendukung optimalisasi capaian kinerja," kata Asman dikutip dari surat keputusan penundaan tersebut yang juga ditembuskan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, dan Kepala BPKP

Selengkapnya ini beliau Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS)

SURAT RESMI MENPAN NO B/3656/M.PAN-RB/11/2016 TENTANG PENUNDAAN PENGADAAN PENERIMAAN CPNS

Silahkan Download Surat Resmi MenpanRB  Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016 wacana Penundaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) dengan cara klik save image as.

Terkait Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari pelamar umum tahun 2016 yang tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Paulus Dwi Laksono mengarahkan semoga instansi pemerintah yang seruan formasinya tidak terpenuhi melaksanakan penataan pegawai. Pernyataan tersebut disampaikan Paulus dalam wawancara dengan pers, Kamis (10/11/2016) di ruang kerjanya.

Paulus menyampaikan konsep penataan yang dimaksud mencakup penataan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, penaatan sanggup dilakukan melalui redistribusi PNS, penarikan pegawai yang berstatus dipekerjakan dan diperbantukan dan pengoptimalan kinerja pegawai. Sementara penataan dalam sisi kualitas mencakup peningkatan kompetensi pegawai untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi dan hasil kerja yang ditargetkan. Paulus menyampaikan penataan perlu dilakukan alasannya memang penundaan menjadikan kebutuhan akan pegawai tidak terpenuhi.  “Jadi kalau dikatakan kurang, ya memang instansi pemerintahan ini kekurangan pegawai. Dan secara keseluruhan nasional PNS di Indonesia ini memang kurang, tidak hanya kurang secara kualitas namun juga secara kuantitas. Apalagi ada sejumlah kawasan gres hasil pemekaran di mana mereka belum punya pegawai. Dan untuk memutar organisasi, instansi pemerintah perlu pegawai sehingga salah satu pilihan yang mungkin diambil yakni mengangkat tenaga tidak tetap atau tenaga honorer. Tetapi semenjak adanya PP nomor 48 tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer tidak lagi diperkenankan. Nah, solusi atas belum bisa dipenuhinya seruan pengadaan pegawai ini, bisa dilakukan dengan penataan salah satunya melalui redistribusi pegawai,” terang Paulus.

Terkait redistribusi pegawai Paulus menjelaskan konsep tersebut diterapkan dengan melibatkan 2 instansi dengan kondisi pada satu instansi terdapat kelebihan pegawai dan ada instansi lain yang kekurangan pegawai. Berdasarkan PP nomer 9 tahun 2003, pemindahan antar instansi bisa dilakukan jikalau ada “lolos butuh”. Dalam arti ada instansi A yang mau melepaskan pegawainya dan dan ada instansi B yang memang membutuhkan pegawai sehingga siap mendapatkan pegawai dari instansi A”.

Terkait penataan pegawai, Paulus bertutur pihaknya akan terus melaksanakan evaluasi. “Kami akan memantau terus. Dan jikalau penataan ini belum dilakukan secara maksimal, pengajuan gugusan tidak bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Istilahnya tata dulu pegawai di instansi masing-masing, gres olok-olokan gugusan gres pengadaan pegawai baru”. 

= Baca Juga =