Saat meluncurkan kegiatan Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, di Terminal Agrobisnis, desa Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merinci sejumlah dilema yang menciptakan rakyat tidak beranjak dari kesulitan dan kemiskinan yang dihadapinya. Padahal kawasan tersebut menjadi pusat produksi pertanian, ibarat Brebes, yang menjadi pusat produksi bawang.
Yang pertama, sebut Presiden, masalahnya terang ada dilema satu: ada masalah tanah, masalah sertifikat. “Kenapa petani, nelayan, perjuangan mikro, perjuangan kecil, perjuangan menengah tidak dapat kanal ke bank? banyak yang lari ke rentenir. Karena tidak punya agunan salah satunya. Agunan itu harus berupa sertifikat,” katanya.
Presiden menilai, urusan akta itu seharusnya tidak perlu rakyat sendiri yang urus. Perbankan kita juga harus ikut cawe-cawe. “Rakyat nggak punya, bayar dulu perbankan, nanti pinjamnya kan juga ke bank. Ya kan? Tadi sudah diurus, tadi siapa banknya? BNI, BRI, semuanya harus ibarat itu,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menawarkan peringatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, ia tidak mau lagi mendengar urusan akta terlalu lama.
“Ruwet, jikalau aku ngomong ibarat ini niscaya rakyat bilang “betul…betul”. Karena memang betul-betul ruwet, akan aku cek langsung ntar. Akan aku cek pribadi problemnya ada di mana, masalahnya ada di mana,” tegas Presiden Jokowi seraya menyebutkan, dari aku lahir hingga kini mengurus sertifikatnya lama. “Apa-apaan ini, nggak bisa. Jangan diterus-teruskan,” tuturnya.
Presiden mengingatkan, sekarang zamannya zaman teknologi informasi. Semuanya dapat cepat, nggak ada lagi urusan berbulan-bulan, bertahun-tahun urus sertifikat. “Nggak mau saya. Harus dibangun sistem yang cepat. Rakyat supaya senang, rakyat supaya cepat berusaha, gampang meminjam uang di bank, alasannya masih jutaan yang belum disertifikatkan alasannya ruwetnya urusan di BPN,” tegas Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kegiatan peluncuran kegiatan Sinergi Aksi Untuk Ekonmi Rakyat itu, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry M. Baldan. (PR)
sumber : www.setkab.go.id
