Sebagaimana di rilis dalam laman nasional.tempo.co, edisi 2 Agustus 2017. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menyusun kurikulum gres sebagai pengganti Kurikulum 2013. Rencana ini merupakan hasil rapat Menteri Muhadjir dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu, 2 Agustus 2017. "Beliau (Presiden Joko Widodo), meminta supaya kurikulum ditata lagi," ujar Muhadjir ketika dicegat di kompleks Istana Kepresidenan.
Menurut Muhadjir, kurikulum gres ini tidak akan jauh berbeda dibandingkan Kurikulum 2013. Malah, kata dia, kurikulum gres yang tengah ditata ini merupakan pengembangan dari kurikulum lama. Yang membedakannya ialah persoalan fleksibilitas dan kejuruan.
Harapannya, kata Muhadjir, kurikulum gres dapat lebih gampang diadaptasi dengan kebutuhan pasar atau dunia kerja. Sebagai catatan, Kurikulum 2013 menyorot pada perampingan dan penambahan materi ajar. Materi yang dirampingkan, menyerupai Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN.
Sedangkan materi yang ditambah ialah Matematika yang mengacu pada standar internasional menyerupai PISA. "Misalnya begini, jurusan elektro itu kan terlalu luas. Nah, maunya Presiden Joko Widodo itu lebih spesifik lagi semoga proses berguru mengajar merespon kebutuhan pasar yang terus berubah," ujar Muhadjir.
Muhadjir tak menjelaskan lebih lanjut apa pengembangan lainnya dari Kurikulum 2013. Ia hanya menyatakan bahwa kurikulum ini akan berdampak menyeluruh (Sumber: Tempo)
Mendikbud Bantah Bakal Ganti Kurikulum
Terkait pemberitaan bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy akan menghadirkan kurikulum baru. Namun ia cepat-cepat membantahnya.
Muhadjir menegaskan kabar bahkan pemerintah atau Kemendikbud bakal menerbitkan kurikulum baru sebagai pengganti Kurikulum 2013 (K13) itu tidak benar.
Apalagi pemerintah ketika ini masih fokus dengan kegiatan penguatan pendidikan huruf (PPK). ’’PPK itu dapat pakai kurikulum apa saja. Pakai K13 biasa, pakai KTSP juga bisa,’’ katanya ketika diwawancara kemarin (6/8).
Dia menjelaskan kabar bakal munculnya kurikulum baru itu keluar sehabis ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (2/8) lalu.
Dia menegaskan tidak benar ada ajakan pembuatan kurikulum baru. Bahkan hingga menggantikan K13 yang kini sedang berjalan.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menyampaikan dalam pertemuan itu, yang diminta Presiden ialah penataan kembali penjurusan di sekolah. ’’Khususnya penjurusan di SMK,’’ katanya. Presiden ingin penjurusan di Sekolah Menengah kejuruan dibentuk lebih spesifik dan responsif, seiring dengan perubahan zaman yang pesat.
Muhadjir menjelaskan penjurusan di Sekolah Menengah kejuruan yang terlalu umum, atau jurusan ’’yang dari dulu itu-itu saja’’ untuk segera di perbaharui.
Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi menilai ketika ini sudah ada perubahan Sekolah Menengah kejuruan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini dibutuhkan semakin maksimal dengan adanya bidan keahlian yang lebih spesifik dan responsif terhadap perubahan zaman.
Menurut Muhadjir pemerintah ketika ini memang sedang menata ulang SMK. Upaya ini tertuang dalam Inpres 9/2016 wacana revitalisasi SMK. Tujuan supaya siswa lulusan Sekolah Menengah kejuruan menjadi lebih siap kerja. Tidak menyerupai kecenderungan selama ini, justru siswa lulusan Sekolah Menengah kejuruan menyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia.
Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2016, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,02 juta orang.
Dari jumlah itu, tingkat pengangguran tertinggi berasal dari jenjang Sekolah Menengah kejuruan (9,84 persen). Kemudian disusul lulusan Diploma I, II, dan II (7,22 persen) dan 6,95 persen lulusan Sekolah Menengan Atas (sumber: jppn)
