Terkait dengan telah diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang berkualitas, profesional, netral, memiliki integritas, dan bisa menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan baik. BALITBANG Kemndikbud telah menerbitkan Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai contoh untuk menjamin objektivitas training guru menurut sistem prestasi dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Berikut ini pejabat penilaian dalam SKP atau Penilaian prestasi kerja pegawai bagi guru dan kepala sekolah
1) Pejabat Penilaian dalam SKP atau Prestasi Kerja Pegawai bagi Guru
2) Pejabat Penilaian dalam SKP atau Prestasi Kerja Pegawai bagi Kepala Sekolah
Berikut ini Tata Cara Penyusunan SKP Bagi Guru dan Kepala Sekolah sesuai Pedoman yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
1. Setiap guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas komplemen diwajibkan menyusun SKP. Penyusunan SKP harus berdasarkan tugas pokok jabatan dengan mempertimbangkan RKT sekolah yang merupakan tindak lanjut dari visi dan misi sekolah, hasil EDS, kiprah pokok yang bersangkutan sebagai guru dan tugas tambahannya sebagai kepala sekolah/madrasah, serta kegiatan tahunannya.
Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penyusunan SKP adalah sebagai berikut.
a. Jelas
Kegiatan yang dilakukan harus sanggup diuraikan secara jelas.
b. Dapat diukur
Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain, maupun secara kualitas menyerupai hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain.
c. Relevan
Kegiatan yang dilakukan harus menurut lingkup kiprah jabatan masing-masing.
d. Dapat Dicapai
Kegiatan yang dilakukan harus diadaptasi dengan kemampuan.
e. Memiliki Target Waktu
Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya.
2. SKP memuat kegiatan kiprah jabatan, angka kredit dan sasaran yang mencakup kuantitas, kualitas, waktu, dan/atau biaya, yang harus dicapai dalam satu tahun yang kegiatannya bersifat faktual dan sanggup diukur. Penentuan angka kredit dalam SKP menggunakan perkiraan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara normatif yang harus dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun. Oleh alasannya yaitu itu, sasaran angka kredit dalam satu tahun yaitu jumlah angka kredit kumulatif minimal yang akan dicapai dibagi 4 (empat).
3. SKP yang telah disusun harus dinegosiasikan dan disetujui oleh pejabat penilai, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pejabat Penilai dan guru yang dinilai).
4. Jika SKP yang telah disusun tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan balasannya bersifat final.
5. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal bulan Januari.
6. Apabila terjadi perpindahan tempat tugas guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi kiprah komplemen sesudah bulan Januari maka yang bersangkutan menyusun SKP pada awal bulan di tempat yang baru sesuai dengan surat perintah/surat keputusan melaksanakan tugas, dengan terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh atasan pribadi di kawasan kiprah yang lama.
7. Apabila terjadi mutasi/perpindahan satminkal/tempat kiprah sesudah bulan Januari tahun berjalan, maka guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi kiprah komplemen yang bersangkutan wajib menyusun SKP pada satminkal lama dan satminkal baru. Pada akhir tahun yang bersangkutan memperoleh penilaian SKP kawasan tugas lama ditambah penilaian SKP tempat tugas baru, lalu hasilnya dibagi 2 (dua). Pejabat penilai pada tempat tugas lama harus melakukan penilaian SKP dan perilaku kerja sampai dengan yang bersangkutan ditetapkan Keputusan mutasinya. Sedangkan penentuan rentang waktu penetapan target SKP pada tempat tugas baru dilakukan sesuai surat pernyataan perintah melaksanakan kiprah pada kawasan kiprah baru,
8. Guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi kiprah komplemen yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
9. Formulir SKP untuk guru dan kepala sekolah
Petunjuk Pengisian Formulir SKP
1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut identitas dan nomor kegiatan
2. Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan tugas jabatan guru, yaitu: unsur utama, unsur penunjang, serta kiprah tambahan.
3. Kolom 3 ditulis sasaran Angka Kredit (AK) untuk kegiatan setiap kiprah jabatan yang akan dicapai.
4. Kolom 4 diisi dengan sasaran kuantitas atau output (TO) untuk setiap kegiatan kiprah jabatan yang akan dicapai.
5. Kolom 5 diisi dengan sasaran kualitas (TK) untuk setiap kegiatan kiprah jabatan yang akan dicapai
6. Kolom 6 diisi sasaran waktu (TW) untuk setiap kegiatan kiprah jabatan yang akan dicapai
7. Kolom 7 diisi target biaya (TB) diisi dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan, yang diisi oleh kepala sekolah.
Berikut ini Contoh SKP Guru yang sudah disusun secara lengkap
Terkait Pedoman Penyusunan SKP selengkapnya dan Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Kepala Sekolah sesuai panduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan silahkan download Pedoman yang diterbitkan Kemendikbud
Bagi Anda yang ingin mendownload Aplikasi SKP guru dan kepala sekolah golongan II, III, dan IV sesuai PEDOMAN yang telah diterbitkan kemendikbud slahkan menentukan Link Download di bawah ini
DOWNLOAD APLIKASI SKP GURU BERDASARKAN GOLONGAN SESUAI PEDOMAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA YANG DITERBITKAN KEMENDIKBUD
Demikian info ihwal Aplikasi SKP guru dan kepala sekolah golongan II, III, dan IV, Terima Kasih, semoaga bermanfaat.
Demikian info ihwal Aplikasi SKP guru dan kepala sekolah golongan II, III, dan IV, Terima Kasih, semoaga bermanfaat.
===========================================
